IPS · Bab 13 Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

Danang

24/08/2021 14:13:14

SMP 9 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Negara Maju dan Negara Berkembang Bab 2 Perang Dunia II Bab 3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Bab 4 Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia Bab 5 Perubahan Sosial Budaya Bab 6 Uang dan Lembaga Keuangan Bab 7 Perdagangan Internasional Bab 8 Pemanfaatan Peta untuk Mengetahui Pola dan Bentuk Muka Bumi Bab 9 Unsur-Unsur Fisik dan Sosial Negara-Negara Bab 10 Benua dan Samudra Bab 11 Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat Bab 12 Berbagai Peristiwa Tragedi Nasional Bab 13 Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi Bab 14 Kerja Sama Antarbangsa Bab 15 Perilaku Masyarakat Bab 16 Kerja Sama Ekonomi Internasional

Halaman

Bab 13 Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

219219

219

12345678901234567890123456789012123

ujuan Pujuan P

ujuan P

embelajaran

Pada bab ini kalian akan nempelajari tentang pemerintahan Orde Baru dan terjadinya

Reformasi. Setelah mempelajari materi bab ini kalian diharapkan mampu mendiskripsikan

tentang lahirnya kesatuan-kesatuan aksi, munculnya Tritura, lahirnya Supersemar,

pembangunan nasional, pemilu pada masa pemerintahan Orde Baru dan terjadinya

Reformasi.

Sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin memberi peluang PKI untuk

memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, maka PKI dengan G 30 S/

PKI-nya mengadakan pemberontakan. Akibat dari pemberontakan PKI tersebut keadaan

sosial, ekonomi dan politik di Indonesia tidak stabil, sehingga lahirlah Tri Tuntutan Rakyat

(Tritura) yang dipelopori oleh kesatuan-kesatuan aksi. Demonstrasi yang berkepanjangan

menyebabkan dikeluarkannya Supersemar 1966, sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Masa

Orde Baru ditandai dengan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme, sehingga mendorong

lahirnya masa reformasi.

PEMERINTPEMERINT

PEMERINT

AHAN ORDE BARU

DAN TERJADINY

A REFORMASIA REFORMASI

A REFORMASI

BABBAB

BAB

1313

Kata KunciKata Kunci

Kata Kunci

Kesatuan aksi

Front Pancasila

Tritura

DPR Jalanan

Kabinet Seratus

Menteri

Pahlawan Ampera

Kabinet Dwikora

Supersemar

Orde Baru

Orde Reformasi

Pemilu

Sumber: Sumber:

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

220220

220

Peta Konsep Pemerintahan Orde Baru dan terjadainya Orde Reformasi

Sejak gagalnya kudeta G 30 S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah

tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G 30 S/PKI. Hal ini

menimbulkan ketidaksabaran rakyat, karena bertentangan dengan rasa keadilan. Keadaan

berlarut-larut serta menjurus timbulnya krisis kepemimpinan nasional, mahasiswa, pemuda,

pelajar, partai-partai politik maupun organisasi massa mengutuk pemberontakan G 30 S/

PKI dan menuntut agar PKI segera dibubarkan.

Pada tanggal 25 Oktober 1965 mahasiswa Indonesia membentuk Kesatuan Aksi

Mahasiswa Indonesia (KAMI). Berdirinya KAMI segera diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi

yang lain seperti berikut.

Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)

Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)

Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)

Kesatuan Aksi Wanita Indonesia ( KAWI)

Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)

Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Dalam rangka meningkatkan kegiatannya, KAMI dan KAPPI beserta partai-partai politik

dan organisasi massa lainnya mendirikan

Front Pancasila

Front Pancasila.

LAHIRNYLAHIRNY

LAHIRNY

A KESAA KESA

A KESA

TUAN-KESATUAN-KESA

TUAN-KESA

TUAN AKSITUAN AKSI

TUAN AKSI

Pemerintahan

Orde Baru

Lahirnya

Kesatuan Aksi

Lahirnya Tiga

Tuntutan Rakyat

Lahirnya

Supersemar

Pembangunan

Nasional

Pemilu

Integrasi Timor

Timor dengan RI

dan Timor Timur

Merdeka

Terjadi peristiwa

Bab 13 Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

221221

221

Pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi mengajukan tiga tuntutan kepada

pemerintah yang disebut Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun isi Tritura adalah sebagai

berikut.

Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya

Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI

Turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi

Aksi-aksi mahasiswa masih berjalan terus. Pada tanggal 22 Februari 1966, Presiden

Sukarno mengadakan perombakan Kabinet Dwikora dengan nama Kabinet Dwikora yang

Disempurnakan atau Kabinet Seratus Menteri.

Menjelang pelantikan para menteri Kabinet Dwikora dengan nama Kabinet Dwikora

yang Disempurnakan, demonstrasi mahasiswa semakin meningkat. pada tanggal 24 Februari

1966 pada saat pelantikan para menteri kabinet baru, KAMI melakukan aksi mengempeskan

ban-ban mobil di jalan raya terutama di depan Istana Merdeka, sehingga lau lintas praktis

berhenti. Dalam demonstrasi itu seorang mahasiswa Uni-

versitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim

gugur terkena tembakan. Arif Rahman Hakim mendapat

julukan sebagai menjadi Pahlawan Ampera.

Sehari setelah insiden tersebut KAMI dibubarkan,

namun pembubaran KAMI tersebut ternyata tidak

memulihkan kewibawaan pemerintah dan tidak juga

menghentikan aksi-aksi menuntut Tritura.

Pada tanggal 11 Maret 1966 berlangsung sidang Kabinet Dwikora di Istana Negara

Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di tengah-tengah persidangan tersebut

Presiden Soekarno menerima laporan dari ajudan presiden atau Komandan Pasukan

Pengawal Cakrabirawa bahwa di sekitar istana terdapat pasukan-pasukan yang tidak

dikenal.

Menerima laporan tersebut Presiden Soekarno segera menyerahkan pimpinan sidang

kepada Waperdam II Dr. Leimena dan Presiden Soekarno segera meninggalkan sidang dengan

menggunakan pesawat helikopter yang telah diparkir, keluar dari istana dan pergi ke Istana

Bogor didampingi Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh. Setelah

sidang kabinet ditutup oleh Dr. Leimena, tiga orang perwira tinggi TNI yang menghadiri

sidang kabinet tersebut yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat (Menteri Veteran), Brigadir

Jenderal M. Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud

(Pangdam V/Jaya) langsung menghadap Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal

Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim yang pagi itu kebetulan tidak dapat hadir

dalam sidang karena sakit.

Di samping melaporkan tentang keadaan sidang kabinet, ketiga perwira tinggi tersebut

juga meminta izin kepada menteri/Pangad untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor

guna melaporkan situasi yang sebenarnya di Jakarta yaitu tidak benar bahwa ada pasukan

TRI TUNTUTTRI TUNTUT

TRI TUNTUT

AN RAKYAN RAKY

AN RAKY

T/TRITURAT/TRITURA

T/TRITURA

Gambar 13.1

Gambar 13.1 Demonstrasi menuntut

Tritura di jalan-jalan utama Jakarta

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

AHIRNYAHIRNY

AHIRNY

A SURAA SURA

A SURA

T PERINTT PERINT

T PERINT

AH SEBELAH SEBEL

AH SEBEL

AS MARET/SUPERSEMAR 1966

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

222222

222

liar di sekitar istana dan bahwa ABRI khususnya TNI-AD tetap setia dan taat kepada Presiden

Soekarno. Menteri/Pangad Letjen Soeharto mengizinkan ketiga perwira tinggi tersebut pergi

ke Istana Bogor, disertai pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno, bahwa Letjen

Soeharto sanggup mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan.

Di Bogor perwira tinggi itu menghadap presiden yang didampingi Dr. Soebandrio, Dr.

Chairul Saleh, dan Dr. Leimena yang sementara itu telah menyusul ke Bogor serta ajudan

presiden Brigadir Jenderal M. Sabur.

Setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam akhirnya

Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto.

Ditugaskanlah kepada yang hadir yaitu tiga waperdam dan tiga perwira tinggi serta M.

Sabur untuk merumuskan surat perintah tersebut. Pukul 19.00 surat perintah tersebut sudah

siap disusun dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Surat perintah tersebut dibawa

langsung ketiga perwira tinggi dan disampaikan pada malam hari itu juga kepada Letjen

Soeharto di Jakarta.

Mandat itu kemudian dikenal sebagai

Surat Perintah Sebelas Maret

Surat Perintah Sebelas Maret atau

Supersemar

Supersemar.

Istilah tersebut juga digunakan oleh Presiden Sukarno di berbagai kesempatan, termasuk di

dalam dokumen pelengkap pidato Nawaksara yang diserahkan kepada MPRS. Menurut

Presiden Sukarno dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1966, mandat yang berupa surat

perintah itu bukan merupakan pengalihan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan surat perintah itu, Letjen Suharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/

Mandataris MPRS/PBR menandatangani Keppres No. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966

yang menyatakan pembubaran PKI. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pengemban

Supersemar adalah pada tanggal 18 Maret 1966 mengamankan menteri-menteri yang

tergabung dalam kabinet Dwikora.

Gambar 13.2

Gambar 13.2 Dari kiri ke kanan: Basuki Rachmat, dan M. YusufAmir Machmud

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Ketetapan-Ketetapan MPRS

Selanjutnya dalam rangka menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pada tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966 dilaksanakan

Sidang Umum IV MPRS. Sidang ini menghasilkan ketetapan-ketetapan penting berikut.

Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang pengesahan dan pengukuhan

Supersemar.

Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, tentang kedudukan lembaga-lembaga negara

tingkat pusat dan daerah.

Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang pemilihan umum.

Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali landasan kebijakan

politik luar negeri.

Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang pembentukan Kabinet Ampera.

Bab 13 Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

223223

223

Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966, tentang Pemimpin Besar Revolusi.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, tentang sumber tertib hukum Republik Indone-

sia dan tata urutan petraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran PKI dan pernyataan

bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966, tentang pahlawan Ampera

10. Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966, tentang pencabutan bintang mahaputra kelas

III dari D.N. Aidit.

Perubahan politik penting mulai terjadi sejak Letnan Jenderal Suharto diberi tugas untuk

membentuk Kabinet Ampera. Hal ini merupakan awal terjadinya dualisme kepemimpinan

nasional. Pada awal pembentukan kabinet Presiden Sukarno masih tetap memegang

kekuasaan pemerintahan dan kepala negara, namun mulai tanggal 11 Oktober 1966, Presiden

Sukarno hanya sebagai kepala negara dan Letjen Suharto sebagai kepala pemerintahan.

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, tatanan perikehidupan rakyat,

bangsa dan negara dilaksanakan atas dasar kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Jadi bangsa

Indonesia memasuki tatanan baru yang dikenal dengan sebutan

Orde BaruOrde Baru

Orde Baru. Ciri pokok

Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Orde Baru memiliki landasan.

Landasan tetap, terdiri dari:

Landasan Idiil : Falsafah dan ideologi negara Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan situasional (operasional) : Ketetapan-ketetapan MPRS.

Akhirnya dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 merupakan tonggak

lahirnya

Orde BaruOrde Baru

Orde Baru.

Dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berusaha

untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah berhasil mempertahankan kemerdekaan,

bangsa Indonesia berjuang lagi untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional

berencana dan terarah.

Pada masa Orde Baru bangsa Indonesia

berusaha untuk melaksanakan pembangunan

nasional. Adapun langkah pertama yang

diambil adalah menciptakan stabilitas nasional

yang mantap, yang meliputi stabilitas politik dan

ekonomi. Agar tercapai stabilitas politik, maka

pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno

menyerahkan kekuasaan kepada Letnan

Jenderal Suharto. Kemudian berdasarkan

Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 pada

tanggal 12 Maret 1967 Letnan Jenderal Suharto

diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat

Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Sidang Umum V MPRS tahun 1968, pada tanggal 27 Maret 1968

Jenderal Suharto dilantik menjadi Presiden RI.

PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA

Gambar 13.3

Gambar 13.3 Pengambilan sumpah dan pelantikan

Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

224224

224

Untuk melaksanakan pembangunan, Presiden Suharto pada tanggal 6 Juni 1968

membentuk Kabinet Pembangunan menggantikan kabinet Ampera.

Sementara itu sebelum Kabinet Pembangunan terbentuk, presidium Kabinet Ampera

telah mengusahakan stabilitas ekonomi dengan menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan

keuangan dengan sasaran:

pengendalian inflasi

pencukupan kebutuhan pangan dan sandang

rahabilitasi prasarana ekonomi

peningkatan kegiatan ekspor.

Sejak lahirnya Orde Baru yaitu antara tahun (1966-1968) pemerintah menyelesaikan

stabilitas dan rehabilitasi khususnya di bidang ekonomi. Pada tanggal 1 April 1969 dimulai

pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I). Sejak itulah dimulainya

Pembangunan Nasional Berencana. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan

pembangunan nasional adalah sebagai berikut.

1.1.

Arah Pembangunan Nasional

MPR telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan Tap MPR

No. IV/MPR/1973. GBHN ini setiap lima tahun ditinjau kembali atau diperbaharui,

disesuaikan dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. GBHN

ditetapkan untuk menentukan arah pembangunan nasional.

2.2.

ujuan Pujuan P

ujuan P

embangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur

dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan

Republik Indonesia. Tujuan tersebut termaktub dalam GBHN tahun 1973.

3.3.

Landasan Pembangunan Nasional

Landasan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan

pembangunan nasional juga terdapat dalam GBHN 1973

4.4.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap. Setiap tahap pembangunan

berlangsung selama lima tahun dan disebut Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada setiap

tahap disusun rencana yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pelaksanaan Pelita adalah sebagai berikut.

Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974).

Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979).

Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984).

Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989).

Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994).

Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999).

Pelita I sampai dengan Pelita V disebut Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama

(PJPT I). Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1999 memasuki Pelita VI dan sekaligus memasuki

Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua (PJPT II).

Bab 13 Pemerintahan Orde Baru dan Terjadinya Reformasi

225225

225

5.5.

ujuan dan Prioritas P

elitaelita

elita

Antara Pelita satu dengan Pelita lainnya mempunyai tujuan dan prioritas berbeda.

Adapun tujuan Pelita adalah sebagai berikut.

Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Prioritas pembangunan adalah bidang ekonomi, terutama pertanian. Rincian prioritas

dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap tahap Pelita adalah sebagai berikut.

Pelita I

Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.

Pelita II

Menitikberatkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah

bahan mentah menjadi bahan baku.

Pellita III

Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan

industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

Pelita IV

Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju

swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-

mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus

dikembangkan dalam repelita-repelita selanjutnya.

Pelita V

Menitikberatkan pada:

sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan

produk-produk hasil pertanian.

sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang

banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang

dapat menghasilkan mesin-mesin industri, dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi

yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari segi nilai tambah maupun segi

penyerapan tenaga kerja.

Pelita VI

Titik berat pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua diletakkan pada bidang ekonomi

yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya

manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan

pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi

dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan nasional.

6.6.

rilogi Prilogi P

rilogi P

embangunanembangunan

embangunan

Pada pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I), setiap tahap Pelita

dititikberatkan pada

bidang pertanian

bidang pertanian, karena negara kita adalah negara agraris. Sebagian

besar rakyat Indonesia hidup dari pertanian. Pertanian terutama di daerah-daerah pedesaan.

Oleh karena itu, pembangunan daerah pedesaan diutamakan. Desa kita harus menjadi desa

modern, dengan demikian kita harus melaksanakan modernisasi di desa.

Sarjana masuk desa guna membantu pelaksanaan pembangunan desa.

TNI masuk desa guna membantu pelaksanaan pembangunan desa

Koran masuk desa untuk meningkatkan pengetahuan penduduk daerah pedesaan.

Listrik masuk desa untuk penerangan di daerah pedesaan.

IPS Terpadu SMP dan MTS Kelas IX

226226

226

Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh baik di pedesaan maupun di perkotaan,

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini

sesuai dengan Trilogi pembangunan yang merupakan landasan pelaksanaan setiap tahap

Pelita.

Isi Trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh

rakyat.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Kestabilan nasional yang sehat dan dinamis.

Demokrasi Pancasila tersirat dalam sila keempat Pancasila dan salah satu perwujudan

demokrasi tersebut adalah membentuk DPR dan MPR melalui pemilihan umum (Pemilu).

1.1.

ujuan Pujuan P

ujuan P

emiluemilu

emilu

Sebagai tindak lanjut dari tugas pokok Kabinet Pembangunan I adalah dilaksanakan

kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Adapun tujuan umum pemilu di Indonesia adalah:

melaksanakan kedaulatan rakyat

melaksanakan hak-hak asasi warga negara